DPK APINDO TARAKAN

Bagikan 15.000 Buku Tulis

2008-08-30T04:18:00.000-07:00

Sinar Mas melalui PT. Chipdeco selaku anak perusahaan ini kemarin membagikan 15.000 buku tulis melalui program peduli pendidikan untuk 4 SD dan 1 SMP di Juata Laut, Tarakan.

Bagian Personalia dan Umum PT. Chipdeco, Teguh Takaryadi mewakili GM Factory PT. Chipdeco Inti Utama (PT. CIU), Lukman yang tidak sempat hadir dalam kegiatan menyampaikan dimulainya tahun ajaran baru selalu identik dengan pembelian buku baru.

"Kami menjadikan pendidikan sebagai sebuah investasi berharga yang dilakukan secara menyeluruh. Kami melakukan pengembangan pendidikan secara koordinatif melibatkan seluruh unit usaha sebagai bagian dari corporate social responbility (CSR) pada setiap lokasi dimana mereka beroperasi" kata Teguh mewakili GM Factory PT. CIU.

APINDO Minta Pemerintah Kurangi Monopoli

2008-08-29T04:15:00.000-07:00

Ketuan Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto mengharapkan, kepada seluruh pengusaha di Tarakan bisa menyesuaikan dengan kemampuan atau kondisi masing-masing perusahaan agar tetap menjalankan kebijakan pemerintah sambil menunggu keputusan pengadilan terkait penerapan upah minimum propinsi (UMP) yang baru, dan dalam proses di PTUN-kan oleh APINDO Kaltim.

"Dari pantauan APINDO di lapangan, sebagian perusahaan telah menaikkan biaya transportasi dan makan sekitar 10-20 persen. Itulah yang diharpakan, minimal 2 hal itu bisa membantu karyawan, sambil kita menunggu keputusan," terang Effendhi.

Pada Pemerintah, Effendhi juga mengharapkan pemerintah ikut terlibat dalam menciptakan kondisi di mana biaya menjadi lebih murah dengan mengurangi kegiatan monopoli, khususnya terkait kebutuhan pokok yang tentunya mempengaruhi biaya hidup karyawan.
"Pada intinya perlu ada tanggung jawab bersama antara pengusaha, pemkot dan tenaga kerja itu sendiri. Jika kerjasama ini terwujud, maka tenaga kerja akan sejahtera" tambahnya lagi.

Namun di sisi lain pada dasarnya, Effendhi merasa prihatin dengan kondisi saat ini, tidak hanya karyawan tetapi juga masyarakat sekitar perusahaan yang juga masyarakat sekitar perusahaan juga perlu didorong berpartisiasi membuat ekonomi murah dengan memberdayakan masyarakat sekitar.
"Artinya tripartit tidak hanya menyelesaikan masalah yang belum timbul agar biaya produksi lebih rendah. Karena selama ini, mayoritas dari luar kenapa tidak lokal saja," ungkapnya.

"Jadi perlu ada upaya dengan membuat program layanan dengan memberikan pelatihan peningkatan produktivitas kepada masyarakat atau tenaga kerja itu sendiri. Kalau memungkinkan bekerjasama dengan Serikat Pekerja (SP) yang ada diperusahaan agar tripartit bisa berjalan," lanjutnya.

UMP diterbitkan, APINDO PTUN-kan

2008-08-26T19:13:00.000-07:00

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K-403/2008 maka bearan upah minimum propinsi (UMP) mengalami kenaikan sebear 9,16 persen menjadi Rp. 889.684 perbulan. UMP ini selayaknya mulai diterapkan oleh seluruh perusahaan yang ada di Kaltim sejak 1 Juli lalu (diterbitkan tanggal 29 Juli 2008) namun karena adanya desakan dari APINDO Kaltim maka penerapannya pun terhambat.

Kepala Kantor Tenaga Kerja (Kakanaker) Kota Tarakan, Tajuddin Tuwo menyebutkan pihaknya dalam hal ini hanya mensosialisakan keberadaan SK tersebut, sementara penerapannya di Tarakan harus menanti penjelasan lebih lanjut.
"APINDO atau pihak pengusaha tidak menerima SK ini dengan alasan selayaknya SK UMP itu ditetapkan hanya setahun namun kali ini muncul ampai dua kali. Selain itu, penetapannya pun harus melalui rapat koordinasi dewan pengupahan,' jelasnya.

Atas dasar tersebut, akhirnya SK UMP baru tersebut pun di PTUN-kan oleh APINDO dan hingga saat ini belum ada keputusannya. Dari itu, Kanaker pun tak dapat memaksakan setiap perusahaan yang ada di Tarakan untuk menerapkan UMP berdasarkan SK Gubernur yang baru tadi. Di sisi lain, pihak karyawan mendesak agar perusahaan segera menerapkan UMP baru tersebut karena nilainya jauh lebih besar daripada UMP sebelumnya yakni Rp. 815 ribu.

"Ya, kita tak dapat memaksakan kehendak karena itulah hasil PTUN harus ditunggu. Setelah itu baru kita dapat melihat apakah UMP akan diberlakukan atau tidak," terang Tajuddin.
Terlepas dari itu, jika memang nantinya UMP harus diterapkan maka pihak perusahaan pun harus mencari jalan untuk menaikkan besaran upah karyawannya hingga seuai dengan UMP yang telah ditetapkan. Dari pantaunnya sebelum UMP baru ini ditetapkan sejumlah perusahaan di Tarakan sudah menaikkan upah karyawannya hingga 20 persen.

"Jenis pos kenaikan bervarian di setiap perusahaan, ada yang menaikkan biaya transport atau uang makannya. Atau cara lain, semisal uang makan tidak naik maka kualitas makanan dari perusahaan harus ditingkatkan dalam artian menunya diatur sedemikian rupa," imbuhnya.

Biaya Makan Mencapai Rp. 1 Milyar

2008-08-25T18:47:00.000-07:00

Terkait dengan wacana kenaikan UMP yang sampai saat ini masih menunggu keputusan PTUN, kemarin, pihak Kanaker Tarakan dan APINDO Tarakan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke salah satu perusahaan yang bakal menerapkan kenaikan UMP tersebut, PT. Intracawoof Manufacturing.
Dari hasil sidak tersebut, didapati bahwa seluruh karyawan perusahaan kayu lapis tersebut telah mendapatkan haknya dengan baik utamanya dalam urusan perut. Dimana, selama satu hari untuk tiga shift operasi kerja diberikan jatah makan tiga kali dengan menu yang berbeda. Pada jatah makan kedua, pukul 12.30 wita karyawan rendahan dan borongan mendapatkan jatah makan ikan kering, nasi, sayur.

"Fasilitas makan ini kami berikan secara gratis kepada seluruh karyawan, tak ada yang dipunguti biaya karena perusahaan menanggungnya", ungkap GM Pt. Intracawood Manufacturing, Gunawan.
Dia menyebutkan atas jatah makan ini, karyawan tidak dipotong gajinya. Sementara itu, untuk jenis menu sajian yang sering kali dikeluhkan karyawan, Gunawan merasa hal tersebut tergantung daripada kondisi bahan baku dapur yang tersedia di pasar dan kondisi cuaca Kota Tarakan. Kedua hal ini sangat berpengaruh kepada ketersediaan jenis menu yang akan disajikan dan ketahanan bahan baku pangan yang akan disajikan kepada karyawan. Perusahaan ini memiliki karyawan sebanyak 3 ribu lebih, diperkirakan dalam satu bulan dana yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai makan karyawan mencapai Rp. 1 Milyar lebih.

"Kami butuh bahan baku yang cukup banyak dan kami memperoleh dari pedagang yang ada di sejumlah pasar di Tarakan. Akibatnya sering kali pasar tak mampu menyediakan kebutuhan kami tersebut, dari itulah terkadang menu selalu sama saja", jelasnya.

Pihaknya selalu berusaha mengevaluasi kualitas makanan yang disajikan melalui saran yang disampaikan oleh karyawan dan lainnya.

Apindo Janji Selamatkan 7.000 Pekerja Adidas

2008-07-01T05:32:00.000-07:00

[JAKARTA] Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berjanji untuk berupaya menyelamatkan 7.000 karyawan PT Prima Inreksa Industries (PII), produsen sepatu bermerek Adidas, yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penyelamatan itu dilakukan dengan mencari perusahaan lain yang bersedia mengambil alih perusahaan dan tenaga kerja yang sudah tersedia.

"Saat ini, kami sedang mencari jalan keluar masalah ini. Kami akan menyelamatkan tenaga kerjanya, dan mencari perusahaan, baik asing maupun dalam negeri, yang mau mengambil alih PII," ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi kepada SP, Jumat (20/6) pagi.

Saat ini, kata Sofjan, Apindo telah mengkomunikasikan persoalan ancaman PHK kepada serikat pekerja. Dia menghimbau, agar seluruh pekerja untuk tetap tenang dan meminta tenggat waktu tiga bulan untuk menyelesaikannya.

"Kami juga pusing. Lima dari perusahaan yang lalu juga tidak berhasil kami selamatkan. Kami malu. Tetapi, pekerja harus tenang, jangan sampai ada demonstrasi atau keributan yang nantinya justru tidak menyelesaikan perkara. Target kami tiga bulan akan selesai," tutur Sofjan.

Menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian Ansari Bukhari, PII terlilit utang puluhan miliar rupiah kepada bank dan penyedia barang (supplier). Akhirnya, Adidas memutus kontrak pesanan sepatu kepada PII, meskipun pemerintah telah melakukan mediasi untuk menyelamatkan 7.000 tenaga kerja.

"Kami sudah terlibat sekitar tiga bulan lalu untuk memfasilitasi permasalahan utang ini. Bank BNI sudah angkat tangan, karena utangnya sudah menunggak kepada bank maupun supplier," kata dia.

Pinjaman

Ansari mengatakan, perusahaan meminta pinjaman dana sebesar US$ 5 juta kepada Bank BNI. Namun, pihak bank menilai, kondisi keuangan PII sudah tidak layak lagi menerima kucuran dana. Apalagi, PII sudah mengagunkan aset-aset perusahaannya. Alhasil, dia lanjutkan, PII harus mencari modalnya sendiri.

Kendati demikian, Ansari menepis anggapan bahwa pemutusan kontrak Adidas dengan PII lantaran iklim usaha yang tidak kondusif. Dia menyebut, ada kesalahan pada manajemen PII sehingga berdampak pada aliran dana perusahaan.

"Adanya persoalan ini tidak berarti Adidas hengkang dari Indonesia, hanya saja ada pengalihan pesanan sepatu ke perusahaan lainnya di Indonesia. Karena, industri sepatu termasuk jenis footloose industry, sehingga memungkinkan terjadi perpindahan aset," ujar Ansari.

Sementara itu, sumber SP menyebut, PII meminta pinjaman ke bank sebesar US$ 35 juta. US$ 30 juta di antaranya dimaksudkan untuk membayar total utang PII kepada bank, sedangkan US$ 5 juta lainnya untuk modal kerja. "Bank menolak memberi pinjaman pada PII karena utangnya sudah menumpuk. Bahkan, bunga dari utang-utangnya pun belum dibayarkan."

Saat ini, sambung sumber tersebut, ada perusahaan dalam negeri yang bersedia mengambil alih PII dan tenaga kerjanya. Namun, perusahaan tersebut enggan menanggung utang-utang yang ditinggalkan PII. [CNV/M-6]

Pernyataan Sikap APINDO Pada Munas VIII di Jakarta

2008-07-01T05:28:00.000-07:00

Setelah mendengar pengarahan Presiden RI. Pada Pembukaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Menteri Perdagangan, Tiga Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Executive Director of ILO, dan Ketua Umum DPN APINDO serta pemikiran, saran dan pendapat para peserta Munas VIII APINDO di Jakarta Rabu – Jumat 26 -28 Maret 2008. Untuk itu APINDO menyampaikan pernyataan sikap yang isinya sebagai berikut :

Pertama, APINDO bertekad meningkatkan peran sertanya bersama berbagai komponen masyarakat untuk berupaya melaksanakan pemulihan ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.

Kedua, APINDO bertekad untuk meningkatkan investasi terutama investasi padat karya baik melalui pemberdayaan potensi dunia usaha dalam negeri maupun investor manca negara.

Ketiga, Pertumbuhan dan perkembangan iklim investasi yang kondusif mampu menciptakan solusi dari keterpurukan bangsa dan rakyat Indonesia, oleh karena itu APINDO mengajak pemerintah, lembaga politik dan lembaga profesi lainnya serta seluruh komponen bangsa untuk menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bangsa.

Keempat, APINDO sesuai dengan misi dan visinya berjuang mewujudkan terjadinya harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial demi terciptanya ketenangan kerja dan kepastian berinvestasi.

Kelima, Mendesak pemerintah agar kesepahaman Tripartit yang dihasilkan dalam KTT Tripartit Summit tanggal 19 Januari 2005 dan pokok-pokok pikiran serta kesepakatan bersama LKS Tripnas 2006 segera direalisir.

Keenam, Mendesak kepada Pemerintah cq Menakertrans RI melaksanakan pokok-pokok pikiran dan kesepakatan bersama LKS Tripnas 2007, tentang revisi PP No.8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Komposisi LKS Tripnas.

Ketujuh, APINDO secara konsekwen dan konsisten akan menindaklanjuti kesepakatan pembentukan Forum Bipartit pada tingkat nasional dan daerah sebagai sarana penyelesaian masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Kedelapan, Mendesak Pemerintah cq Menaketrans RI merivisi ketentuan tentang Pedoman Penetapan Upah Minimum sesuai dengan kebutuhan terkini, tepat dan benar sebagai panduan para pihak dalam menetapkan UMP dan UMK.

Kesembilan, Dalam rangka mendukung permodalan bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, mendesak pemerintah untuk menerbitkan kebijakan penyediaan dan penyaluran kredit UMKM melalui cash collateral dengan sistim dana bergulir (revolving fund) pada lembaga keuangan mikro di daerah.

Kesepuluh, Dalam rangka mendukung kebangkitan kembali (recovery) dan mendorong pulihnya iklim usaha di daerah yang terkena bencana alam dan konflik, mendesak pemerintah untuk menerbitkan skim kredit khusus dengan persyaratan lunak dan subsidi bunga.

Kesebelas, Mendesak pemerintah melalui gerakan nasional untuk membatalkan berbagai Perda yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat investasi serta melakukan penegakan hukumnya (ttg)

APINDO Sambut Baik Kehadiran ASTP

2008-04-13T04:50:00.000-07:00

Hadirnya Akademi Sains dan Teknologi Pembangunan (ASTP) di wilayah utara Kaltim ini, ternyata membawa sambutan positif dari beberapa kalangan pengusaha yang ada di Kota Tarakan, terlebih kehadiran ASTP ini sangat strategis karena ditunjang dengan keberadaan Kota Tarakan yang merupakan pintu gerbang kawasan utara Kaltim ini.

Tidak terkecuali Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Tarakan yang juga menyambut baik kehadiran ASTP. Dimana, ASTP tidak hanya diperuntukan bagi para lulusan baru di tingkat SMA/MA, namun juga bagi para pelaku usaha yang ingin memperdalam keilmuan dan teori yang akan menjadi andalan perguruan tinggi ini.

Oleh karenanya, dikatakan Ketua DPK APINDO Tarakan, Effendhi Djuprianto, jika perlu ASTP tidak hanya mengadakan kuliah pagi, tapi juga kuliah malam, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam meningkatkan SDM yang ada di perusahaannya,”Jadi bisa menambah SDM bagi masing-masing individu di perusahaan yang juga berdampak pada peningkatan mutu perusahaan.” terangnya.

Menurutnya, pendidikan perguruan tinggi yang ada di utara Kaltim sampai sejauh ini, belum ada yang bia menjembatani dunia usaha. Apalagi untuk program pendidikan rancang bangun atau ilmu rekayasa yang masih sangat minim di utara Kaltim ini, jadi sudah barang tentu dengan adanya ASTP ini, bisa membantu para pelaku dunia usaha baik di Tarakan maupun utara Kaltim.

Menurut mantan ketua KNPI Kotif Tarakan periode 1995-1998 ini, perguruan tinggi ASTP merupakan pendidikan yang berorientasi teknologi tepat guna,”Ini sangat kelihatan di ASTP. Jadi saya berkesimpulan, kedepannya para lulusan dari ASTP, memang sangat cerah sekali prospeknya terhadap dunia usaha, dan pasti akan terwujud produk-produk lulusan yang kaya akan intelektualitas yang tenaganya siap pakai,” ujar Effendhi.

Ada empat program studi yang disiapkan ASTP untuk menjawab kebutuhan dunia kerja di perusahaan-perusahaan yang ada, yaitu Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika dan Mesin Teknik. “Perguruan tinggi yang seperti ini mungkin satu-satunya perguruan tinggi yang ada di utara Kaltim, dimana kehadirannya memang diperlukan bagi dunia usaha, kita harapkan melalui ASTP inilah Tarakan bisa menciptakan tenaga-tenaga yang punya skill tinggi dan dibutuhkan dunia luar, baik Asia dan benua lainnya,” beber Effendhi panjang lebar.

Saat ini memang tenaga kerja di luar negeri, masih didominasi oleh tenaga-tenaga dari Indonesia di bagian barat. Namun anggapan ini akan dapat terbantahkan jika saja lulusan ASTP mampu berkiprah dan ikut mencari peluang-peluang itu, “Ini juga akan sangat membantu keejahteraan masyarakat Tarakan dan utara Kaltim, dan juga membantu pemerintah dalam penanganan recovery economic (pemulihan ekonomi),” terang mantan ketua Pemuda Pancasila di Kecamatan Tarakan Barat, periode 1987-1995.

Atas dasar semua ini, Effendhi selaku ketua APINDO Tarakan mengharapkan kiranya partisipasi para pengusaha untuk bahu membahu mensukseskan ASTP di Tarakan ini, yang berorientasi meningkatkan SDM para pelaku usaha.
“Ini juga merupakan perwujudan kita dalam bentuk kepedulian sosial melalui peningkatan SDM para generasi pelaku-pelaku usaha.” harap mantan ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Tarakan periode 2002-2007 ini.

Download

2008-03-22T05:55:00.000-07:00

PERNYATAAN BERSAMA BIPARTIT

KOMPILASI KETENTUAN PIDANA KETENAGAKERJAAN

Peranan Lembaga Keuangan & IT Dalam Mengembangkan UKM Anggota APINDO Menghadapi & Menembus Pasar Global

pelatihan_management

Tawaran Beasiswa pemerintah Swedia

PP 76_2007

Surat Kadin 2007 Penawaran Beasiswa

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional Tanun 2008

Handling Employee Complaints And Strike

Gambaran Umum Produktivitas

Mengintegrasikan Visi, Misi Dan Strategi Perusahaan Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Seputar Pemutusan Hubungan Kerja

Paparan Ketua Umum KADIN : Tantangan Dunia Usaha Indonesia Tahun 2007

Paparan Menteri Perdagangan : Undang-Undang Penanaman Modal Dan Program Peningkatan Produk Non Migas

Ringkasan Eksekutif ”HASIL KAJIAN AKADEMIS TERHADAP UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN” oleh Tim Akdemik dari 5 Perguruan Tinggi Negri

Paparan Singkat Hasil Kajian Akademis UU 13 /2003 Tentang Ketenagakerjaan

Best Practice Dari Gajah Tunggal : Pencegahan Dan Penanggulangan HIV-AIDS Di Perusahaan

Menghitung Upah Sundulan Dan Mengkaitkannya Dengan Penilaian Kinerja Individu

Mengawal Pengadilan Hubungan Industrial Dari Korupsi

Hubungan Industrial-pun Harus Bebas Korupsi!

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA

Peran Dunia Usaha Dalam Penanggulangan HIV - AIDS Di Tempat Kerja

Perubahan Dan Organisasi : Menuju Peningkatan Produktivitas

Penghitungan Besaran Upah Sundulan Akibat Kenaikan Upah Minimum

Perubahan Organisasi Berkelanjutan : Siklus Hidup Perubahan

Pendanaan Publik Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup

Kerangka Pikir Manajemen Sumber Daya Manusia

Kerangka Pikir Perencanaan Strategis

Tren Ketenagakerjaan Global 2007 : Ringkasan ILO

Rekapitulasi Alamat Dewan Pengurus Propinsi APINDO Se-Indonesia

Berbagi Pengalaman dan Informasi (HRD By Use Of TQM)

Tentang APINDO

2008-03-22T05:49:00.000-07:00

Sejarah dan Hakikat Apindo

Didirikan di Jakarta dengan nama Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI) tanggal 31 Januari 1952
Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, nama "PUSPI" diubah menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam Munas APINDO II di Surabaya tahun 1995.
APINDO adalah organisasi pengusaha di Indonesia yang demokratis, bebas dan mandiri yang khusus menangani masalah ketenagakerjaan/hubungan industrial di Indonesia.

Reformasi mulai 1998:

Demokratisasi

Desentralisasi/OTODA

Multi Union

Paradigma baru APINDO, Visi dan Misi baru.

VISI

Terciptanya iklim usaha yang baik bagi dunia usaha.

MISI

Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis terutama di tingkat perusahaan.

Merepresentasikan dunia usaha Indonesia di lembaga ketenagakerjaan.

Melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha khususnya anggota.